Bima || bimakita - Menanggapi informasi terkait keterlambatan pembayaran gaji dan jasa pelayanan (jaspel) kepada ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer di RSUD Bima selama empat bulan, pihak manajemen RSUD Bima menegaskan bahwa pembayaran gaji dan jasa pelayanan tetap dilakukan secara rutin setiap bulan. Bahkan, pembayaran jaspel telah dilunasi hingga bulan Desember 2024.
Menurut pernyataan resmi RSUD Bima, pembayaran jasa pelayanan dilakukan berdasarkan hasil klaim yang diajukan oleh RSUD Bima kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kabupaten Bima. Proses ini berlangsung setelah mendapatkan persetujuan dari pihak BPJS Kesehatan. (20/1).
Manajemen RSUD Bima juga menjelaskan dua istilah penting yang perlu dipahami bersama, yaitu:
1. Klaim BPJS: Merupakan pengajuan biaya perawatan pasien peserta BPJS oleh pihak rumah sakit kepada BPJS Kesehatan. Klaim ini diajukan secara kolektif dan ditagihkan setiap bulan.
2. Jasa Pelayanan: Merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
Dalam beberapa waktu terakhir, proses pengajuan klaim BPJS mengalami kendala dan memerlukan waktu lebih lama. Hal ini disebabkan oleh transisi dari sistem rekam medis manual ke rekam medis elektronik berbasis Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
Pihak RSUD Bima menegaskan bahwa pembayaran jasa pelayanan tahun anggaran 2024 sebesar Rp34,8 miliar untuk 856 pegawai telah dilunasi hingga Desember 2024. Hal ini menjadi bukti komitmen RSUD Bima dalam memenuhi hak para pegawai serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami kondisi yang sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. RSUD Bima terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan dukungan penuh dari seluruh tenaga medis dan administrasi.