Bima, NTB - bimakita || Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bima dalam rangka Serah Terima Jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Bima periode 2025–2030 yang digelar di ruang rapat Kantor DPRD Kabupaten Bima pada Rabu (12/03) berlangsung dalam suasana hikmat, namun diwarnai aksi unjuk rasa dari ratusan massa yang merupakan lulusan PPPK Kabupaten Bima.
Serah terima kepemimpinan dari Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.Si., dan Drs. Dahlan M. Noer, kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Ady Mahyudi dan dr. Irfan, dihadiri oleh massa aksi yang menyuarakan penolakan terhadap keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK.
Ketua Forum THK II Kabupaten Bima, Ahmad, menyatakan bahwa kebijakan Kemenpan RB tidak konstitusional dan sangat merugikan tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus sebagai CPNS dan PPPK.
"Keputusan ini sangat mencederai perjuangan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi. Kami meminta DPRD Kabupaten Bima untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi konstituennya. Kami juga mendesak DPRD agar segera membentuk tim khusus untuk menolak kebijakan ini," tegas Ahmad.
Lebih lanjut, ia meminta Bupati dan Wakil Bupati yang baru bersama DPRD untuk ikut serta menghadap Kemenpan RB guna menyampaikan keberatan masyarakat Kabupaten Bima, sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa daerah lain di Indonesia.
Usai pelaksanaan rapat paripurna dan sertijab, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Diah Citra Pravitasari, didampingi anggota DPRD Komisi I serta Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih, langsung menemui massa aksi. Dalam pertemuan tersebut, mereka berkomitmen untuk mendukung tuntutan massa dan akan meneruskan aspirasi ini ke pemerintah pusat dan Kemenpan RB.
"Kami memahami kekhawatiran para tenaga honorer dan akan memperjuangkan hak-hak mereka. Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik," ujar Ketua DPRD.
Sementara itu, Bupati Bima Ady Mahyudi juga menegaskan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan DPRD untuk memperjuangkan kepentingan tenaga honorer di Kabupaten Bima.
Dengan adanya aksi ini, diharapkan aspirasi para tenaga honorer dapat diperhatikan oleh pemerintah pusat sehingga kebijakan yang diambil dapat berpihak kepada mereka yang telah lama mengabdi di daerah.