Foto Gubernur NTB Tertidur di Ruang Kerja Viral, Publik Soroti Etika dan Profesionalisme Tim Humas

Advertisement

Foto Gubernur NTB Tertidur di Ruang Kerja Viral, Publik Soroti Etika dan Profesionalisme Tim Humas

14 Apr 2025


Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah tertidur di ruang kerjanya 

Mataram, NTB - bimakita || Sebuah foto yang menunjukkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal tengah tertidur di ruang kerjanya mendadak viral di media sosial. Foto tersebut memicu beragam reaksi dari masyarakat, mulai dari komentar empati hingga kritik tajam yang mempertanyakan profesionalisme tim Humas dan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Pemerintah Provinsi NTB.

Viralnya foto itu menimbulkan pertanyaan serius terkait etika birokrasi, khususnya dalam menjaga privasi seorang kepala daerah. Pasalnya, beredar dugaan bahwa foto tersebut diambil tanpa izin dan disebarluaskan secara tidak resmi ke ruang publik.

“Foto seperti ini bisa ditafsirkan secara bebas oleh publik. Ada yang melihat sisi manusiawinya, tapi tak sedikit pula yang mengkritik keras dan menganggap ini sebagai bentuk kelalaian,” ujar Ilham, pemerhati komunikasi publik, Senin (14/4).

Ilham menambahkan, jika pengambilan dan penyebaran foto tersebut dilakukan secara sengaja dan terencana, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pola komunikasi yang dibangun oleh tim Humas dan Adpim.

Alih-alih memperkuat citra positif kepala daerah, penyebaran konten seperti itu justru dinilai berpotensi merusak reputasi dan wibawa Gubernur NTB di mata publik.

“Sudah saatnya kita dukung Pak Gubernur dengan cara yang benar. Jaga wibawa dan citra beliau demi NTB yang lebih baik,” tambah Ilham.

Sejumlah kalangan juga menilai, tim Humas dan Adpim seharusnya lebih selektif dalam memilih materi publikasi. Fokus komunikasi publik pemerintah daerah sebaiknya diarahkan pada konten-konten yang inspiratif, membangkitkan semangat masyarakat, serta membawa harapan bagi kemajuan NTB.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran di lingkaran pimpinan daerah untuk lebih cermat dan bijak dalam menjaga batas antara ruang publik dan privasi pribadi seorang pejabat. (Red)